| Judul | : | HUKUM ADMINISTRASI DALAM PRAKTIK TINDAK PIDANA KORUPSI | |
| Pengarang | : | Prof. Dr. H. Abdul latif, S.H., M.H | |
| Penerbit | : | Kencana | |
| Cetakan | : | Ke-1 | |
| Tahun Terbit | : | 2014 | |
| Bahasa | : | Indonesia | |
| Jumlah Halaman | : | 462 hlm | |
| Kertas Isi | : | CD | |
| Cover | : | Soft | |
| Ukuran | : | 15 x 23 cm | |
| Berat | : | 600 gram | |
| Kondisi | : | Baru | |
| Harga | : | Rp 110,000 | diskon 15% |
| Bayar | : | Rp 93,500 | |
| Stock | : | 1 | |
HUKUM ADMINISTRASI DALAM PRAKTIK TINDAK PIDANA KORUPSI
Pengarang: Prof. Dr. H. Abdul latif, S.H., M.H
Penerbit: Kencana
DAFTAR ISI
BAB 1 KONSEP WEWENANG DALAM HUKUM ADMINISTRASI DAN TINDAK PIDANA KORUPSI
Pendahuluan
Wewenang menurut Hukum Administrasi
Penyalahgunaan Wewenang dalam Tindak Pemerintahan
Penyalahgunaan Wewenang dalam Tindak Pidana Korupsi Tanggung Jawab Jabatan
Tanggung Jawab Pejabat
BAB 2 TINDAK JABATAN DALAM HUKUM PIDANA
Pendahuluan
Pelanggaran Jabatan di dalam KUHP
Pengertian Pegawai Negeri
Berlakunya Ketentuan Pidana
BAB 3 PENERAPAN HUKUM TERHADAP PASAL 67 DAN PASAL 244 KUHAP DALAM PERKARA KORUPSI
Pendahuluan
Dasar Hukum dan Konstitusionalitas Pemohon
Pendapat dan Penafsiran dalam Penerapan Norma Hukum
Pendapat Ahli terhadap Tafsir Hukum
Penutup
BAB 4 PENEGAKAN HUKUM DALAM PROSES HUKUM YANG ADIL
Pendahuluan
Pelaksana Hukum dan Keadilan
Penegakan Hukum
Risiko dalam Proses Hukum
Proses Hukum yang Adil
Penutup
BAB 5 KEBIJAKAN PENGADAAN TANAH BALI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM ...
Pendahuluan
Orientasi Pembangunan Agraria
Perkembangan Kebijakan Pembangunan Ekonomi
Pengaturan Pencabutan, Pembebasan, dan Pengadaan Tanah
Pelaksanaan Pengadaan Tanah
Penutup
BAB 6 PENGADAAN TANAH DALAM KONTEKS TINDAK PIDANA KORUPSI
Pendahuluan
Perencanaan dan Persiapan
Pembangunan untuk Kepentingan Umum.
Penetapan Lokasi, Bentuk dan Besarnya Ganti Rugi
Analisis Hukum Kasus Pembebasan Tanah
Penutup
BAB 7 PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA DAN TINDAK PIDANA KORUPSI
Pendahuluan
Pengelolaan Keuangan Negara
Penggunaan Keuangan Negara
Kerugian Keuangan Negara
Penerapan Hukum Kerugian Negara dalam Tipikor
BAB 8 KEKAYAAN BADAN USAHA MILIK NEGARA (PERSERO) DALAM KONTEKS KEUANGAN NEGARA
Pendahuluan
Penyertaan Modal Badan Usaha Milik Negara
Status dan Kekayaan BUMN
Keuangan Negara
Kesimpulan
BAB 9 KERUGIAN NEGARA PADA PERUSAHAAN TERBATAS (PERSERO) DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI
Pendahuluan
Keuangan Negara dalam Perusahaan Terbatas (Persero)
Status Keuangan Negara dan Tanggung Jawab Perseroar
Formula Hukum Kerugian Keuangan Negara
Pemeriksaan terhadap BUMN/BUMD
Penutup
BAB 10 PENYALAHGUNAAN WEWENANG BALI BADAN SWASTA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI
Pendahuluan
Subjek Hukum Orang/Badan Hukum Swasta
Tindakan bagi Badan Hukum Swasta
BAB 11 PERBUATAN MELAWAN HUKUM DAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI
Pendahuluan
Kewenangan Penggunaan Keuangan Negara
Perbuatan Melawan Hukum dan Kerugian Keuangan Negara
Hubungan Kausal dan Penerapan Hukum Kerugian Keuangan Negara
BAB 12WEWENANG BPKP DALAM PENENTUAN UNSUR KERUGIAN NEGARA TERHADAP KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI
Pendahuluan
Kewenangan BPKP dalam Penentuan Unsur Kerugian Keuangan Negara
BAB 13WEWENANG KEJAKSAAN DALAM PENENTUAN UNSUR KERUGIAN NEGARA TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI
Dasar Hukum dan Kedudukan
BPKP dan Kejaksaan dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi
BAB 14 KFRUGULN KEUANGAN NEGARA SEBAGAI SALAH SATU UNSUR DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI .
Pengantar
Kerugian Keuangan Negara
Penghitungan Kerugian Keuangan Negara
BAB 15 BEBERAPA CONTOH KASUS DAN ANALISISNYA
Kasus I: Korupsi Proyek Pengerasan dan Pelebaran Jalan
Kasus 2: Korupsi Reklamasi Pantai Lahan Penempatan PLTD PLN
Kasus 3 Korupsi Investasi Penanaman Modal dalam Negeri (PMDN)
Kasus 4 Korupsi APED oleh Anggota DPRD
DAFTAR PUSTAKA
CURRICULUM VITAE
Tidak ada komentar:
Posting Komentar