Judul | : | MANAJEMEN KEPEGAWAIAN SIPIL DI INDONESIA EDISI KE DUA | |
Pengarang | : | Prof. Dr. Migtah Thoha, MPA | |
Penerbit | : | Kencana | |
Cetakan | : | Ke-5 | |
Tahun Terbit | : | 2014 | |
Bahasa | : | Indonesia | |
Jumlah Halaman | : | 376 hlm | |
Kertas Isi | : | CD | |
Cover | : | Soft | |
Ukuran | : | 15 x 23 cm | |
Berat | : | 600 gram | |
Kondisi | : | Baru | |
Harga | : | Rp 88,000 | diskon 15% |
Bayar | : | Rp 74,800 | |
Stock | : | 1 |
MANAJEMEN KEPEGAWAIAN SIPIL DI INDONESIA EDISI KE DUA
Pengarang: Prof. Dr. Migtah Thoha, MPA
Penerbit: Kencana
DAFTAR ISI
BAB 1 KEPEGAWAIAN DALAM BIROKRASI PEMERINTAH
Pengantar
Perubahan Paradigms
Sejarah Singkat Perkembangan Kelembagaan Manajemen PNS
Netralitas Birokrasi
Isu Putra daerah selama Era Reformasi
Lembaga-lembaga Pengelola PNS
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (Kemenpan)
Badan Kepegawaian Negara (BKN)
Lembaga Administrasi Negara (LAN)
Badan Kepegawaian Daerah (BKD)
Profit Pegawai Negeri Sipil
Golongan dan Ruang Pegawai
Kesimpulan Bab
BAB 2 KEBIIAKAN DAN PERUBAHAN PERATURAN TENTANG PEGAWAI NEGERI SIPIL
Manajemen Pegawai Negeri Sipil Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974
Rekrutmen
Promosi dan Mobilisasi
Renumerasi
Pendidikan dan Pelatihan
Kesejahteraan Pegawai
Disiplin Pegawai
Pensiun
Manajemen Pegawai Negeri Sipil Menurut Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999
Rekrutmen
Promosi dan Mobilisasi
Eselonisasi
Renumerasi
Pendidikan dan Pelatihan
Kesejahteraan Pegawai
Disiplin
Pensiun
Manajemen Pegawai Negeri Sipil Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
Rekrutmen
Promosi dan Mutasi
Renumerasi
Pembinaan dan Pengawasan Manajemen Pegawai Negeri Sipil
Masalah-masalah Kepegawaian dalam Rangka Otonomi Daerah
Rekrutmen
Promosi dan Mobilisasi
Eselonisasi
Disiplin
Renumerasi
Pendidikan dan Pelatihan
Kesejahteraan Pegawai
Pensiun
Kesimpulan Bab
BAB 3 PENATAAN ORGANISASI DAN KEPEGAWAIAN
Pengantar
Kebijakan tentang Struktur Organisasi Pemerintah Pusat dan Daerah
Struktur Departemen
Struktur Organisasi Menteri Negara
Struktur Organisasi Lembaga Pemerintah Nondepartemen
Kebijakan Struktur Organisasi Pemerintah Daerah
Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah
Temuan Lapangan tentang Ukuran Organisasi dan Penempatan Pegawai
Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
Lembaga Administrasi Negara (LAN)
Badan Kepegawaian Negara
Departemen Dalam Negeri
Pemerintah Daerah
Provinsi DKI Jakarta
Kota Jakarta Selatan
Provinsi Jawa Timur
Kota Surabaya
Kabupaten Sidoarjo
Provinsi Sulawesi Selatan
Kota Makassar
Kabupaten Maros
Provinsi Sumatera Utara
Kota Medan
Kabupaten Deli Serdang
Provinsi Gorontalo
Kota Gorontalo
Kabupaten Bone Bolango
BAB 4 UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2014
Mengapa Undang-Undang Baru
Rancangan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara
UU Aparatur Sipil Negara = Reformasi Birokrasi
Pengesahan Undang-Undang Baru
Mengapa Alot?
Undang-Undang Profesi
Merit System
Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN)
Pejabat Pembina dan pejabat Berwenang Kepegawaian'
BAB 5 KESIMPULAN UMUM
Manajemen Pegawai negeri sipil
Penataan Unit Organisasi dan Kepegawaiannya (Rightsizing)
Upaya Perbaikan
Daftar Pustaka Indeks
Lampiran
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014
Penjelasan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014
Tentang Penulis
Tidak ada komentar:
Posting Komentar